Pajak kendaraan Banten
Di Banten, tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pertama adalah 1,2 persen. Di atas angka itu dikenakan opsen 66 persen, sehingga tarif efektif yang benar-benar Anda bayar menjadi sekitar 1,99 persen. Dasarnya adalah Perda Provinsi Banten No. 1 Tahun 2024.
Setelah kendaraan pertama, Banten menerapkan tarif progresif 1,4 persen untuk kendaraan kedua, 1,7 persen untuk ketiga, dan 2,1 persen untuk keempat.
Tarif pajak kendaraan Banten
| PKB pokok kendaraan pertama | 1,2% |
|---|---|
| Opsen PKB | 66% |
| Tarif efektif gabungan | 1,99% |
| BBNKB penyerahan kedua | 0% |
Contoh perhitungan
Misalkan sebuah kendaraan punya nilai jual sebagai dasar pengenaan sebesar Rp 20.000.000. Perkiraan PKB tahunannya di Banten:
- PKB pokok (1,2 persen)
- Rp 240.000
- Opsen (66 persen)
- Rp 158.400
Estimasi ilustrasi. SWDKLLJ dan biaya administrasi belum termasuk, dan nilai jual tiap kendaraan berbeda.
Bayar dan cek pajak Banten
Pembayaran dan pengecekan dapat dilakukan lewat kanal resmi provinsi. Nomor peraturan di bawah adalah dasar hukumnya; tautannya menuju sumber yang kami pakai untuk verifikasi.
- Dasar hukum: Perda Provinsi Banten No. 1 Tahun 2024. Ringkasan di DDTC News (sumber sekunder, bukan teks resmi)
- Kanal daring: SIGNAL (Samsat Digital Nasional)
Pertanyaan yang sering muncul
Berapa tarif pajak kendaraan pertama di Banten?
PKB pokok di Banten sebesar 1,2 persen. Setelah ditambah opsen 66 persen, tarif efektifnya sekitar 1,99 persen dari nilai jual kendaraan.
Apakah Banten mengenakan opsen pajak kendaraan?
Ya. Sejak 5 Januari 2025, Banten memungut opsen PKB sebesar 66 persen yang dihitung dari PKB pokok dan dipungut oleh kabupaten atau kota.
Berapa tarif kendaraan kedua di Banten?
Untuk kepemilikan kedua, PKB pokok Banten naik menjadi 1,4 persen sebelum ditambah opsen, sesuai Perda Banten No. 1 Tahun 2024.
Provinsi lain
- Aceh
- Bali
- Bengkulu
- DI Yogyakarta
- DKI Jakarta
- Gorontalo
- Jambi
- Jawa Barat
- Jawa Tengah
- Jawa Timur
- Kalimantan Barat
- Kalimantan Selatan
- Kalimantan Tengah
- Kalimantan Timur
- Kalimantan Utara
- Kepulauan Bangka Belitung
- Kepulauan Riau
- Lampung
- Maluku
- Maluku Utara
- Nusa Tenggara Barat
- Nusa Tenggara Timur
- Papua
- Papua Barat
- Papua Barat Daya
- Papua Pegunungan
- Papua Selatan
- Papua Tengah
- Riau
- Sulawesi Barat
- Sulawesi Selatan
- Sulawesi Tengah
- Sulawesi Tenggara
- Sulawesi Utara
- Sumatera Barat
- Sumatera Selatan
- Sumatera Utara